Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desa

Permen no.07 2008 pengawasan pemerintah desa from UPL Cilayung

 

PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN MUSRENBANG

1. Prinsip-prinsip pelaksanaan Musrenbang Pengintegrasian adalah :

1. Partisipasi, kegiatan musrenbang harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi,terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan;
2. Prinsip musyawarah dan mufakat, kegiatan musrenbang adalah kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah dalam mencari jalan terbaik dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbahan kemendesakan kebutuhan, asas manfaat dan kemampuan masyarakat sendiri dalam pengelolaan pekerjaan serta pelestariannya sehingga musyawarah menjadi dialogis dan egaliter/tanpa tekanan serta bebas dari ketakutan-ketakutan;
3. Mendorong efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan) perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan, semua kegiatan musrenbang dilakukan dalam rangka sebagai penguatan pelaksanaan atau revitalisasi kebijakan peraturan (Produk hukum) yang telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.
4. Desentralisasi, penyerahan wewenang peserta musrenbang untuk secara mandiri dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri dan bebas dari tekanan siapapun; 
5. Berorientasi pada Masyarakat Miskin, pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan musrenbang lebih ditekankan untuk menggolkan perencanaan pembangunan yang diambil selalu memproritaskan keberpihakan kepada masyarakat miskin/marjinal.
6. Keterpaduan, keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan musrenbang lebih menekan sistem penyelarasan perencanaan yang partisipatif, integratif kedalam sistem reguler.
7. Efektif dan Efisien, proses musrenbang dan hasil-hasil keputusannya dilaksankan secara terbuka dan membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber–sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga dapat optimalisasi fungsi pelayanan pejabat publik kepada masyarakat termasuk yang berkaitan dengan ases pendanaan usulan porsi penganggaran APBD untuk kegiatan pembangunan masyarakat;
8. Partisipasi, membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyakbanyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi perencanaan pembangunan dalam forum musrenbang, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang akan ditetapkan;
9. Kesetaraan dan keadilan gender, kegiatan musrenbang menjaga kesetaraan dan keadilan gender baik laki-laki dan perempuan khusunya masyarakat miskin/RTM dalam setiap proses pengambilan keputusan bahkan prinsip ini memberikan ruang yang lebih atau berimbang bagi peserta yang dirasa kurang mampu untuk menyampaikan pendapatnya karena sebagian pendapatnya lebih penting dan mendasar;
10. Transparansi dan Akuntabel (Transparancy and Accountability), masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan musrenbang, sehingga sistem perencanaan, pengelolaan kegiatan pembangunan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal menurut peraturan dan hukum yang berlaku.
11. Keberlanjutan (Sustainablelity), mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, integratif dan yang sesuai dengan sistem pembangunan reguler (daerah);
12. Pemberdayaan (Emporverment), kegiatan musrenbang harus mendorong penguatan dan peningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait dengan msurenbang pengintegrasian ke dalam sistem reguler.
13. Prinsip anti dominasi, kegiatan musrenbang akan diwarnai oleh dominasi beberapa orang yang seolah-olah memahami permasalahan dan mewakali kepentingan banyak orang padahal mereka hanya mengusulkan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompok sehingga ini harus buka seluasluasnya akses tersebut kepada semua peserta.
14. Prinsip pembangunan holistik/menyeluruh, kegiatan musrenbang artinya apa yang menjadi pembahasan dan keputusan adalah yang terbaik buat pembangunan masyarakat khususnya masyarakat miskin/tersisihkan dan demi kemajuan pembangunan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
15. Prinsip komitmen dan konsisten, hasil-hasil keputusan seluruh peserta menjaga hasil-hasil keputusan secara partisipatif tidak akan terjadi pengingkaran komitmen yang telah dilakukan secara partisipatif bahkan menjaga mandat keputusan musyawarah menjadi bagian yang terpenting.

Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di : PANDUAN FASILITASI MUSRENBANG

Yang jadi pertanyaan ?
-  Sudahkah anda pelaku kegiatan ini menerapkan prinsif tersebut ?
-  Apakah anda hanya mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan?
Jawabannya hanya anda semua yang tau....
 

Panduan Fasilitasi Musrenbang

Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian from UPL Cilayung

 

PETUGAS PENCATAT NIKAH DAN KEWENANGANNYA

A.   Petugas yang Ditunjuk sebagai Pencatat Nikah Bagi Umat Islam

1.   Siapakah pegawai pencatat nikah bagi umat Islam?

Dalam pasal 2 dan 3 PMA No. 11 Th. 2007, disebutkan tentang PPN:

a.  PPN atau Pegawai Pencatat Nikah, yaitu: pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. PPN dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.

b.    Penghulu, yaitu: pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

c. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu PPN/P3N, yaitu anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.

2.   Siapakah yang mengangkat PPN, Penghulu, Pembantu Penghulu?

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU. No.22 Th. 1946 jo. UU. No. 32 Th. 1954 menegaskan bahwa PPN (Pegawai Pencatat Nikah) bagi umat Islam harus diangkat oleh Menteri Agama atau diangkat oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dalam teknis pelaksanaannya, maka:

a.    Berdasarkan Diktum Pertama PMA No. 1 Th. 1976 jo. pasal 2 Kep. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 18 Th. 1993, maka PPN diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

b.    Berdasarkan pasal 10 Peraturan Bersama Kepala BKN dan Menteri Agama R.I. No. 20 Th. 2005/No. 14 A Th. 2005 jo. pasal 21 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.: PER/62/M.PAN/6/2005 jo. Diktum Pertama PMA No. 1 Th. 1976 jo. pasal 2 Kep. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 18 Th. 1993, maka Penghulu diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

c.    Berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan (3) jo. Instruksi Dirjen Bimas Islam No.: DJ.II/1133 Th. 2009, maka Pembantu PPN diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan:

a.    Usul Kepala KUA Kecamatan.

b.    Rekomendasi tertulis dari Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Kementerian Agama/Kota.

c.    Izin tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementerian R.I.

B.   Tugas dan Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah

1.   Apakah tugas dan kewenangan PPN?

Berdasarkan Pasal 2 PMA No. 11 Th. 2007, dijelaskan:

a.    Melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

b.    Menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

2.   Apakah tugas dan kewenangan Penghulu/Pembantu PPN?

Berdasarkan pasal 3 PMA No. 11 Th. 2007 dapat diambil pengertian bahwa tugas Penghulu dan Pembantu PPN: Mewakili PPN dalam pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan, setelah mendapat mandat dari PPN.

Namun terdapat perbedaan yang tegas antara Pembantu PPN di Jawa dan Luar Jawa dalam pelaksanaan kewenangannya. Pembantu PPN di Jawa hanya menerima dan memeriksa persyaratan peristiwa Nikah tanpa memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya peristiwa perkawinan yang menjadi kewenangan Penghulu. Sedangkan Pembantu PPN di luar Jawa memiliki kewenangan menerima, memeriksa persyaratan dan mengawasi jalannya peristiwa perkawinan.

3.   Apakah Penghulu/Pembantu PPN dapat menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa mandat dari PPN atau dicabut mandatnya oleh PPN?

Berdasarkan pasal 4 PMA No. 11 Th. 2007 diwajibkan Penghulu dan Pembantu PPN menjalankan tugas dan kewenangannya dengan mandat dari PPN, sehingga konsekuensi hukumnya jika Penghulu atau Pembantu PPN tidak mendapat mandat atau dicabut mandatnya oleh PPN, maka tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, sekali pun telah memperoleh Surat Keputusan pengangkatan sebagai Penghulu dan Pembantu PPN.

4.   Bagaimana jika suatu wilayah desa dan kecamatan tidak memiliki Penghulu atau Pembantu PPN, siapakah yang berwenang mencatatkan perkawinan?

Dalam situasi ini tidak ada Penghulu dan Pembantu PPN, maka kewenangan pencatatan nikah dan mengawasi jalannya peristiwa dilakukan oleh PPN. Sedangkan jika memiliki Penghulu, maka  kewenangan pencatatan nikah dan mengawasi jalannya peristiwa atau Penghulu jika dimandatkan oleh PPN.

5.   Bisakah PPN, Penghulu, Pembantu PPN mencatat perkawinan yang dilakukan orang beragama non muslim?

PPN, Penghulu, Pembantu PPN tidak boleh mencatatkan perkawinan yang dilakukan orang beragama non muslim karena tidak memiliki kewenangan sama sekali. Kewenangan mencatatkan perkawinan yang dilakukan orang beragama non muslim adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil berdasarkan pasal 2 ayat (2) PP. No. 9 Th. 1975.

6.   Siapakah yang mencatatkan peristiwa nikah WNI yang terjadi di Luar Negeri?

Berdasarkan KMA No. 463 Th. 2000, maka pencatatan nikah dilakukan oleh Pejabat yang membidangi masalah kekonsuleran sebagai Penghulu. Jika  Pejabat yang membidangi masalah kekonsuleran tidak beragama Islam, maka pencatatan nikah dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Duta Besar atau Konsul.

7.   Bagaimana jika pihak calon suami dan calon istri keduanya berbeda domisili,  PPN mana yang berhak mencatatkan perkawinan?

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.: D II.2/1/HM.01/982/2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Asas Pencatatan Perkawinan, maka ditegaskan bahwa asas pencatatan menganut asas tempat terjadinya perkawinan, bukan domisili. Oleh karena itu, PPN yang berhak mencatat adalah PPN yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan.

8.   Adakah sanksi jika perkawinan dilakukan tidak di hadapan PPN, Penghulu, atau Pembantu PPN (Kawin Siri)?

Peraturan Perundang-Undangan mengkategorikan sebagai pidana pelanggaran dengan sanksi:

a.    Suami istri yang melakukan perkawinan ini menurut Pasal 45 ayat (1) PP. No. 9 Th. 1975 dikenakan sanksi hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). 

b.    Orang yang bertindak melangsungkan perkawinan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah), sedangkan pasal 530 KUHP memberikan pidana Rp. 4.500,-. Jika perkawinan tersebut dilangsungkan belum berjalan (dua) tahun, maka ditambah dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) bulan penjara.

Dengan berjalannya waktu, maka sanksi tersebut menjadi sangat ringan, sehingga saat ini tengah dipersiapkan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama yang memberikan sanksi lebih berat terhadap perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN, yaitu:

a.  Pada pasal 143 dan 151 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama disebutkan bahwa Suami istri dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sanksi kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan penjara dengan kategori pidana pelanggaran.

b.   Pada pasal 147 dan 151 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Orang yang bertindak melangsungkan perkawinan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun penjara dengan kategori pidana kejahatan.

Jadwal Kegiatan Penyusunan RPJMDes

Jadwal dan agenda kegiatan from UPL Cilayung

 

Cara Perhitungan Besaran ADD

Penghitungan alokasi dana desa from UPL Cilayung

 

Jadwal Penyusunan RKP-Des

Jadwal dan agenda kegiatan Penyusunan RKP-Des from UPL Cilayung

MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Jenis Perundang-undangan atau produk hukum yang ada di desa diantaranya:

1. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa 
2. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
3. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.   

Untuk mekanisme penyusunannya agar lebih jelas silahkan anda baca aja di Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Desa. Dengan menerapkan pedoman sesuai peraturan mentri tersebut mudah-mudahan semua desa yang ada di Indonesia jadi ada keseragaman dalam cara penyusunannya. 

Buat anda yang belum punya PERMENDAGRI tersebut bisa mengunduhnya di link berikut :

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

CONTOH SOP PELAYANAN DI DESA

SOP (Standard Operating Procedures) adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat dan di dokumentasikan secara tertulis yang memuat prosedur (alur proses) kerja secara rinci dan sistematis. Alur kerja (prosedur) tersebut haruslah mudah dipahami dan dapat di implementasikan dengan baik dan konsisten oleh pelaku. Implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasil kerja, hasil produk dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan dan pengaturan yang seimbang.

Adapun SOP untuk pelayanan di desa dapat dilihat pada contoh dibawah.

Contoh Produk-produk Hukum desa

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

 NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK PRODUK‑PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

I. PERATURAN DESA

PERATURAN DESA ............
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA …………

Menimbang :

a. bahwa …………………………………………………….;
b. bahwa …………………………………………………….;
c. bahwa …………………………………………………….; 

Mengingat :

1. Undang‑undang Nomor ……. Tahun ……. tentang …………. (Lembaran Negara Tahun ………… Nomor ……., Tambahan Lembaran Negara Nomor ………..);
2. ……………………………………………………………...;
3. ……………………………………………………………...;
4. …………………………………………………………dst ;

Dengan persetujuan bersama


KEPALA DESA ................
DAN
BADAN PERWAKILAN DESA ...........
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ………………… TENTANG …………………

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah ...................……………………………………
2. Pemerintah Desa adalah ......................................……….
3. Kepala Desa adalah ........................................................
4. dst.

BAB II

(Judul Bab)

Bagian Pertama

(Judul Bagian)

Paragraf

(judul Paragraf)

Pasal 2

a. (isi ayat)
b. (isi ayat)

Perincian ayat

a. ………………………
b. ………………………

1. Isi Sub ayat

2. …………….
3. …………….

a) Perincian sub ayat
b) ……………………
c) ……………………

1) Perincian mendetail dari sub ayat
2) ……………………………………..

BAB ……
…………………..


Pasal ...

(1) ………………………………………………..
(2) ………………………………………………..

KETENTUAN PERALIHAN


Pasal ...
……………………………………………………
……………………………………………………

BAB .....
KETENTUAN PENUTUP


Pasal ....

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di ...............................

pada tanggal .:..............................

KEPALA DESA ………….........

(NAMA JELAS)             

Diundangkan di ..........
pada tanggal..............
SEKRETARIS DESA,

(NAMA JELAS)

LEMBARAN DESA .... TAHUN .... NOMOR....

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DESA .....................
NOMOR .... TAHUN .......

TENTANG
………………………………………….

I. UMUM

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

II.   PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
yang dimaksud dengan …………. adalah ……………
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal ……. dst

II. KEPUTUSAN KEPALA DESA (YANG BERSIFAT PENGATURAN)

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...................

NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

.......................................................

KEPALA DESA ..........................

                                                                        
Menimbang :

a. bahwa …………………………………………………….;
b. bahwa …………………………………………………….;
c. bahwa …………………………………………………….;

Mengingat : 

1. …………………………………………………………...;
2. ………………………………………………………… ..;
3. ……………………………………………………… dst ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA …………… TENTANG ……………….

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah ...................……………………………………….
2. Pemerintahan Desa adalah ......................................……….
3. Kepala Desa adalah ......................................................……
4. dst

BAB II
…………………

Pasal 2

......................................................…………………………………….
......................................................…………………………………….

Pasal …

......................................................…………………………………….
......................................................…………………………………….

BAB .....

....................................................

Pasal ......

......................................................…………………………………….
......................................................…………………………………….
…………………..

Pasal .....

......................................................…………………………………….
......................................................…………………………………….
……………………

BAB .....

KETENTUAN PENUTUP

Pasal .....

......................................................…………………………………….
......................................................…………………………………….
……………………

Pasal .....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..................
pada tanggal ....................

KEPALA DESA ..............



(NAMA JELAS)

III. KEPUTUSAN KEPALA DESA (YANG BERSIFAT PENETAPAN)

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...................
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HUT RI KE .......

KEPALA DESA ..............................

                                                                                     ,
Menimbang : 

a. bahwa …………………………………………………….;
b. bahwa …………………………………………………….;
c. bahwa …………………………………………………….;

Mengingat :

1. …………………………………………………………...;
2. ………………………………………………………dst ;

Memperhatikan : 

1. …………………………………………………………...;

2.………………………………………………………dst ; 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : 

Membentuk Panitia …………………………………………… ………. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : 

Panitia HUT RI ke .... bertugas :
a. …………………………………………………….;
b. …………………………………………………….;

KETIGA : 

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia .............. bertanggungjawab kepada Kepala Desa ...............

KEEMPAT : 

 Panitia sebgaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertugas sampai dengan ..................

KELIMA : 

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran …………….

KEENAM : 

Keputusan ini mulai berlaku pada tariggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ……..

pada tanggal ……..

KEPALA DESA  ………..                              

      (NAMA JELAS)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ....................

NOMOR         :

TANGGAL      :

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA ...............................................

----------------------------------------------------

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA

KEPALA DESA …………….

(NAMA JELAS)

IV. KEPUTUSAN BERSAMA

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA .             :

DAN KEPALA DESA ............................................

NOMOR                TAHUN

NOMOR                TAHUN

TENTANG

………………………..

KEPALA DESA ..............................

DAN KEPALA DESA ......................................

Menimbang        :    a. bahwa …………………………………………………….;

b. bahwa …………………………………………………….;

c. bahwa …………………………………………………….;

Mengingat          :    1.   …………………………………………………………...;

2.    …………………………………………………………. ;

3.    ………………………………………………………dst 

MEMUTUSKAN

Menetapkan       :  KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA  …………………….… DAN KEPALA DESA ……….. TENTANG ………………

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah…………………………………….

2. Kepala Desa ……………………………………

3.  ………………………

BAB II

Bagian Pertama

…………..

Paragraf 1

………….

Pasal 2

......................................................…………………………………….

......................................................…………………………………….

BAB III

Pasal 3

......................................................…………………………………….

......................................................…………………………………….

Pasal 4

(1)  ………......................................................……………………………………

(2)  ………......................................................……………………………………

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

(1)  ………......................................................……………………………………

(2)     ………......................................................………………………………………….

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

(1)  ………......................................................……………………………………

(2)  ………......................................................……………………………………

Pasal ...

Keputusan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...................

Pada tanggal …………….

KEPALA DESA ........................................................            KEPALA DESA ...........

(NAMA JELAS)                                                                      (NAMA JELAS)

V. INSTRUKSI KEPALA DESA

INSTRUKSI KEPALA DESA ...............

NOMOR ………….. TAHUN ………

TENTANG

KEPALA DESA ……….

Menimbang     :           a.   bahwa .........................................………………………………

                                  b.   bahwa .........................................………………………………

                                  c.   bahwa .........................................………………………………

Mengingat       :             1.  ......................................................………………………………

2.    ......................................................………………………………

3.    ......................................................………………………… dst;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada            :           1. Sdr ………………………………..

2. Sdr ………………………………..

Untuk:

PERTAMA      :     .........................................………………………………

KEDUA           :     .........................................………………………………

KETIGA          :     Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Desa

KEEMPAT      :     Instruksi ini mulai berlaku pads tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ………

pada tanggal ………

            KEPALA DESA …………..,

(NAMA JELAS)

Tembusan :

1. Sdr ………………………………..

2. Sdr ………………………………..

VI. PERUBAHAN PERATURAN DESA

PERATURAN DESA ...........................

NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA .

NOMOR .... TAHUN .... TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ………….

Menimbang         :       a. bahwa .………………………………………………;.

b. bahwa .... .……………………………………………;

c. bahwa .... .…………………………………………dst;

Mengingat           :       1.  ......................................................………………………………

2.   ......................................................………………………………

3.   ......................................................…………………………dst;

Dengan persetujuan bersama

KEPALA DESA ..................

DAN

BADAN PERWAKILAN DESA ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :     PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA ………….        NOMOR ……………           TAHUN …….. TENTANG

Pasal 1

Peraturan Desa …………. Nomor ………. Tahun ….. tentang ……. diubah sebagai berikut :

A.   Pasal 5 dihapus.

B.   Ayat (3) Pasal 7 dihapus.

C.  Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)  ......................................................………………………………

(2)  ......................................................………………………………

D.   Pada Pasal 10 ditambah ayat (5), yang berbunyi :

(5) …………………………………………………….

E.   Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) pasal "Pasal 14A" baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

F.   Dalam Pasal 18, perkataan " …………….     " dibaca "…………… "

G.   Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara perkataan “ …………… “ dam “ ……………” disisipkan perkataan “ ……………………….”

H.   Dalam ayat (2) dari Pasal, 27, perkataan " ..............................  “ dihapuskan.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mehgetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di ....

pada tanggal .....

KEPALA DESA ..................

NAMA JELAS ………..

Diundangkan di ..........

pada tanggal..............

SEKRETARIS DESA,

(NAMA JELAS)

LEMBARAN DESA .... TAHUN .... NOMOR....

VII. PENCABUTAN PERATURAN DESA

PERATURAN DESA ..............

NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DESA ..........

NOMOR ......  TAHUN ...... TENTANG                            ,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ....................

Menimbang     :       a. bahwa .………………………………………………;.

b. bahwa .... .……………………………………………;

c. bahwa .... .…………………………………………dst;

Mengingat           :       1.  ......................................................………………………………

2.   ......................................................………………………………

3.     ......................................................…………………………dst;                                     

Dengan persetujuan bersama

KEPALA DESA

DAN

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :     PERATURAN DESA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA NOMOR …….. TAHUN ……. TENTANG …………

Pasal 1

Mencabut Peraturan Desa ……………… Nomor …….. Tahun ……. tentang …………………

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pads tanggal

KEPALA DESA …………….,

(NAMA JELAS)

VIII. PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA..

NOMOR .... TAHUN..

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ............

NOMOR          TAHUN         ……… TENTANG ………

KEPALA DESA ...........................                                                                                            ,

Menimbang     :       a. bahwa .………………………………………………;.

b. bahwa .... .……………………………………………;

c. bahwa .... .…………………………………………dst;

Mengingat           :       1.  ......................................................………………………………

2.   ......................................................………………………………

3.     ......................................................…………………………dst;                                     

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :     KEPUTUSAN KEPALA DESA ...............            TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR .....TAHUN …… TENTANG ……………..

Pasal I

Keputusan Kepala Desa   Nomor ………… Tahun ……….. tentang ………., diubah sebagai berikut :

A.   Pasal 5 dihapus.

B.   Ayat (3) Pasal 7 dihapus.

C.  Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

D.  Pada Pasal 10 ditambah ayat (5), yang berbunyi :

(5) …………………………………………………….

E.   Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) pasal "Pasal 14A" barU yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14 A

………………………………………………………………….

D.  Dalam Pasal 18, perkataan “ ……………………………. “ dibaca   “ ……… … ……………… “

F.   Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara perkataan " ……………  " dan " ……………………      " disisipkan perkataan “ ……………. …………….”

G.  Dalam ayat (2) dari Pasal 27, perkataan “ ……………………… “ dihapuskan.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pads tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..............

pada tanggal .................

KEPALA DESA  ………,

(NAMA JELAS)

IX. PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPUTUSAN DESA ...........

NOMOR .... TAHUN ..,

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ……..

NOMOR        TAHUN          TENTANG ………

Menimbang     :       a. bahwa .………………………………………………;.

b. …….. .... .……………………………………..…dst;

Mengingat           :       1.  ......................................................………………………………

2.   ......................................................…………………………dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan    :     KEPUTUSAN KEPALA DESA ……….. TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA  ………..     NOMOR …… TAHUN ….. TENTANG ………….

Pasal 1

Mencabut Keputusan Kepala Desa ………….. Nomor ……………. Tahun ……. Tentang ……………………………..

Pasal 2

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.                               .

Ditetapkan di …………

pada tanggal ………….

KEPALA DESA  ………..

        (NAMA JELAS)